20
Mei

Jornal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research
ISSN 0718-1876 Electronic Version
VOL 3/ISSUE 2/AUGUST 2008/18-29
Factors Influencing the Evolution of Electronic Commerce:
An Empirical Analysis in a Developed Market Economy”
Judul: Faktor yang mempengaruhi Evolusi Electronic Commerce
(Sebuah Analisis Empiris dalam Perkembangan Ekonomi Pasar)
  1. Tujuan Penelitian:
Pengevaluasian kontribusi besarnya potensi pasar yang diwakili oleh komunitas pengguna internet untuk pengembangan perdagangan elektronik, serta faktor penentu lainnya.
Validasi dilakukan, untuk seluruh pasar Spanyol selama tujuh tahun, mengungkapkan adanya ambang batas kritis dari konsumen online yang, telah melampaui, mengandaikan perubahan tren pertumbuhan elektronik.
  1. Manfaat Penelitian:
Pemverifikasian bahwa difusi teknologi broadband,definisi kerangka hukum
perlindungan konsumen, dan desain proposisi nilai yang dirasakan sebagai "aman", juga mempengaruhi pengembangan perdagangan elektronik. Pengkonfirmasian kontribusi strategi diferensiasi perusahaan ke perkembangan perdagangan elektronik, sehingga merugikan yang didasarkan pada kepemimpinan harga. Akhirnya, tampaknya kepemilikan komputer tidak lagi merupakan indikator hambatan akses.
  1. Metodologi Penelitian:
Metodologi Penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan factor – factor yang mempengaruhi Evolusi Electronic Commerce, yang berlangsung saat ini .Penelitian deskriptif ini , mendeskripsikan sesuatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Penelitian demikian disebut penelitian perkembangan (developmental studies). Dalam penelitian perkembangan ada yang bersifat longitudinal atau sepanjang waktu, dan ada yang bersifat cross sectional atau dalam potongan waktu.
4. Kesimpulan Penelitian:
Di Negara maju, seperti dalam penelitian ini adalah Negara Spanyol,di mana tingkat perkembangan internet di kalangan penduduk adalah tinggi (lebih dari 50 % populasi),difusi broadband memainkan peran penting. Jenis teknologi memudahkan akses pengguna ke sistem komunikasi canggih komersial.Komputer tidak lagi menjadi indicator hambatan terhadap akses ke internet. Hubungan positif antara tingkat harga di internet dan volume penjualan karena e-commerce menunjukkan bahwa pasar elektronik tidak menyebabkan penurunan umum dalam harga. Sebaliknya ini menunjukkan hubungan positif,akan pentingnya strategi pemasaran yang berbeda beda,akan memberikan nilai yang lebih besar kepada konsumen.Objek penelitian ini adalah fenomena yang dinamis,dikarenakan factor penentu yang diidentifikasi di sini sebagai relevan dan pengaruhnya terhadap perkembangan e-commerce bisa berubah di masa depan.
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences January 2012, Vol. 2, No. 1 ISSN: 2222-6990 6 www.hrmars.com/journals
POPULATION AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES Minh Quang Dao
Professor of Economics, Eastern Illinois University, 600 E. Lincoln Avenue Charleston, IL 61920, U.S.A. Email: mqdao@eiu.edu
A. Tujuan Penelitian
Masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah mengetahui dampak transisi demografis terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu pemerintah untuk merancang kebijakan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akibat adanya transisi demografi.
B. Manfaat Penelitian
Manfaat dari hasil studi kasus dalam jurnal ini diantaranya adalah untuk mengetahui rasio ketergantungan kaum muda tidak memberikan efek pada pertumbuhan PDB per kapita. Rasio ketergantungan kaum muda hanya memberikan efek pada pertumbuhan penduduk yang akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersbut juga berlaku antara hubungan interaksi antara pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan kaum tua. Studi kasus ini juga menyatakan efek negative dari pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan PDB per kapita di negara-negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata kurang dari 1,2 persen. Di sisi lain, negara-negara berkembang dengan rasio ketergantungan kaum muda yang tinggi dan tingkat pertumbuhan penduduk rendah cenderung tumbuh lebih cepat.
C. Metodologi
Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik estimasi kuadrat – regresi linear multivarian, dimana data untuk semua variable diambil dari indicator pembangun dunia 2010.
D. Kesimpulan
Kesimpulan dari jurnal ini adalah :
1. Efek pertumbuhan penduduk pada pertumbuhan PDB per kapita linear dan di mana-mana negatif. Itu lebih kuat ketika persyaratan interaksi yang disertakan dalam model Statistik. Pemerintah di negara-negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk untuk merangsang pertumbuhan. Cina menyediakan contoh yang jelas dengan tiba-tiba memperkenalkan koleksi sangat koersif metode untuk mengurangi tingkat kesuburan total sekitar 5.8-2.2 kelahiran per perempuan antara 1970 dan 1980.
2. Karena penurunan Fertilitas mempengaruhi struktur umur penduduk negara berkembang, itu ditemukan tidak berdampak signifikan statistik pada pertumbuhan ekonomi ketika kedua rasio ketergantungan muda dan tua yang disertakan dalam model. Efek rasio ketergantungan tua pada pertumbuhan PDB per kapita selalu negatif dan lebih kuat ketika persyaratan interaksi yang disertakan dalam model.
3. Di sisi lain, interaksi antara pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan muda dan apakah atau tidak rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan kurang dari 1,2 persen mengerahkan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.
4. Baik tingkat urbanisasi maupun pertumbuhan urban memiliki dampak yang signifikan secara statistik pada pertumbuhan PDB per kapita. Hasil ini mungkin karena fakta bahwa dua dimensi Transisi demografis mengerahkan efek positif dan negatif pada pertumbuhan ekonomi dan efek ini self-cancelling.

Kesimpulan

  1. Tujuan penelitian

  • untuk menciptakan model strategis untuk perencanaan pembangunan Kecamatan Administrasi organisasi SAO
  • untuk percobaan model strategis untuk perencanaan pengembangan SAO
  1. Manfaat penelitian

  • potensi pengembangan dan desentralisasi pengambilan keputusan lokal untuk memiliki peran dan mengambil tanggung jawab pengelolaan pelayanan publik dengan membuka partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah sendiri nilai dan manfaat bagi orang layanan menyeluruh.

  1. Metologi penelitian

  • Penelitian kualitatif sebagai Participatory Action Research (PAR) digunakan untuk menciptakan model strategis untuk perencanaan pembangunan SAO dari Keoychai Kecamatan, Chumseang District, Nakhon Sawan Province. PAR adalah digunakan untuk persiapan SAO rencana pembangunan melalui proses brainstorming terintegrasi dengan SWOT (Strength, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) analisis (Thiengkamol, 2011a). Ada lima langkah perencanaan pembangunan sebagai termasuk;
1.1 Perencanaan,
1.2 Implementasi Rencana,
1.3 Monitoring dan Evaluasi, Mengoreksi,
1.4 Menambah dan Mengganti,
    1. Berpikir Model Strategi Pembangunan.

  • Kuesioner untuk penyusunan rencana pelaksanaan dan kepuasan pembangunan digunakan untuk mengevaluasi SAO rencana pembangunan, itu termasuk sebagai berikut:
Unit 1: Membangun kesadaran dan pengetahuan dan pemahaman untuk persiapan rencana.
Unit 2: Membangun perwakilan untuk berkolaborasi dalam persiapan rencana.
Unit 3: Memberikan Pengetahuan dan Pemahaman tentang berpikir model yang pada strategi pembangunan.
Unit 4: sidang umum untuk rencana tersebut.
Unit 5: Membuat rencana dan pelaksanaan sesuai dengan rencana.
Unit 6: Rencana monitoring dan evaluasi.


  • Penelitian kuantitatif digunakan untuk bereksperimen dengan model strategis untuk perencanaan pengembangan SAO dari Keoychai Kecamatan, Chumseang District, Nakhon Sawan Province. Ada 2 kelompok sampel penelitian. Kelompok percobaan pertama terdiri dari 221 pemangku kepentingan. Kelompok eksperimen kedua adalah 45 anggota SAO.


  1. Kesimpulan

  • Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kompetensi pengembangan potensi yang ada dan kesempatan untuk masa depan pengembangan SAO. Kekuatan itu ditemukan bahwa tidak ada konflik ras dan lahan karena sesuai untuk dengan kesuburan tanah dan agrikulturis adalah kemampuan bekerja keras dan tinggi pengetahuan pertanian, khususnya, budidaya padi dan tidak ada kejahatan dan pecandu narkoba di masyarakat. Kelemahan ditemukan bahwa tidak ada sistem irigasi, banyak dari agriculturists memiliki utang informal biaya produksi yang tinggi dan hadiah produk yang ditetapkan oleh orang tengah, kekurangan modal kerja, Jurnal Mediterania Ilmu Sosial dan peralatan kecil, kurang teknologi dan kualitas rendah. Peluang ditemukan bahwa lokasi menempatkan dalam perjalanan ke provinsi pusat, dan transportasi yang nyaman, oleh karena itu, mudah untuk pengembangan usaha karena memiliki stasiun kereta api. Selain itu, lokasinya mampu mengembangkan sebagai situs rekreasi untuk melewati orang dan mampu menahan toko masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan pekerjaan. Ini menempatkan pada bidang datar dan terhubung ke sungai penting yang berbeda seperti Nan Sungai dan Yom River. Oleh karena itu, sudah selayaknya untuk kegiatan pertanian banyak. Ancaman adalah kekurangan sistem irigasi, dan memiliki dihadapkan dengan kekeringan dan banjir. Selain itu, hadiah produk pertanian mengalami fluktuasi. SAO memiliki sedikit anggaran untuk pembangunan.
Jurnal Pembangunan Berkelanjutan di Afrika (Volume 13, No.7, 2011)
ISSN: 1520-5509
Clarion University of Pennsylvania, Clarion, Pennsylvania


URBANISATION AND THE CHALLENGES OF DEVELOPMENT CONTROLS IN GHANA:
A CASE STUDY OF WA TOWNSHIP”

Judul : Urbanisasi danTantangan Pembangunan di Ghana Kontrol: (STUDI KASUS WA TOWNSHIP)
Pusat Studi Permukiman, Kwame Nkrumah Universitas Sains dan Teknologi, Kumasi

  1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk perencanaan pembangunan tata ruang perkotaan dan kontrol untuk memastikan pembangunan yang terkoordinasi dan harmonis permukiman perkotaan kita sehingga tercipta lingkungan yang mempromosikan kesehatan, estetis, dan menghasilkan efisiensi ekonomi sistem perkotaan. Serta untuk menilai tindakan pengendalian pembangunan penegakan hukum oleh lembaga perencanaan fisik untuk menyoroti dampak, tantangan dan jalan ke depan untuk transformasi spasial dalam Wa.

  1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tindakan pengendalian pembangunan penegakan hukum oleh lembaga perencanaan fisik untuk menyoroti dampak, tantangan dan jalan ke depan untuk transformasi spasial dalam Wa.

  1. Metodologi Penelitian

Data primer dan sekunder yang digunakan untuk penelitian ini. Untuk data primer, kuesioner dirancang dan wawancara yang dilakukan. Data sekunder meliputi literatur tentang konsep dan isu-isu yang berkaitan dengan penelitian. Tabel 1 menunjukkan metodologi rinci untuk penelitian ini. Unit investigasi termasuk tuan tanah, penyewa dan petugas dari pengelolaan lahan dan badan perencanaan fisik. Ini terdiri Komisi Lands. Judul Pendaftaran Tanah, Survei Departemen, Tanah Dewan Penilaian, Kota dan Departemen Perencanaan Negara, Kantor Administrator Bangku Tanah dan Majelis Kota Wa.

Saat ini, adalah perkiraan jumlah 16.516 rumah di Wa. Menggunakan asumsi bahwa setiap pemilik berhak atas satu rumah, Wa memiliki 16.516 tuan tanah. Menggunakan bahwa sebagai kerangka sampling dan tingkat kepercayaan 90%, 100 kuesioner rumah tangga diberikan kepada siswa. Sebuah kuesioner Kelembagaan diberikan kepada Manajemen tanah dan organisasi perencanaan fisik dan Komisi Pertanahan, Tanah gelar pendaftaran, Survei Departemen, Valuasi Tanah, Kota dan Departemen Perencanaan Negara, Kantor Administrator feses Tanah) dan Majelis Kota juga diberikan.

  1. Kesimpulan Penelitian

Kontrol pembangunan adalah mekanisme untuk memastikan pelaksanaan tertib dan terkoordinasi rencana penggunaan lahan. Tujuan pengendalian pembangunan adalah untuk memastikan bahwa pola dan sifat pembangunan yang diusulkan di atas tanah termasuk dalam kebijakan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan dan mengikuti undang-undang dan bimbingan sebagaimana diatur dalam perencanaan pernyataan panduan kebijakan. Keinginan adalah untuk memungkinkan untuk lingkungan tertib yang akan memenuhi persyaratan untuk hidup yang ideal. Standar perencanaan perkotaan di Ghana memiliki evolusi historis pada penggunaan dan adoptability mengenai rencana induk dan pendekatan perencanaan regularisasi lahan untuk pengelolaan lahan perkotaan yang efektif di pemukiman manusia.
Studi ini menemukan bahwa penegakan kapasitas kelembagaan lemah dan pendidikan perencanaan lemah. Oleh karena itu disarankan bahwa harus ada pengembangan kapasitas lembaga sektor tanah dan pendidikan perencanaan pada kontrol pembangunan di Wa.


Jurnal Pembangunan Berkelanjutan di Afrika (Volume 14, No.6, 2012)
ISSN: 1520-5509
Clarion University of Pennsylvania, Clarion, Pennsylvania


Institutional Arrangements For Managing Solid Waste in the Shama-Ahanta-East Metropolis ,Ghana

Judul : PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK MENGELOLA SAMPAH DI METROPOLIS SHAMA-AHANTA-TIMUR, GHANA

1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan kelembagaan dan tanggapan terhadap masalah pengelolaan sampah di Metropolis Shama-Ahanta-Timur, Ghana

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kapasitas kelembagaan yang kuat dan koordinasi antara instansi terkait untuk pengelolaan limbah yang efektif.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari pejabat purposif dipilih dari lembaga pengelolaan limbah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan limbah
padat.


4. Kesimpulan Penelitian

Ditemukan bahwa kapasitas kelembagaan yang lemah, ditambah dengan buruknya koordinasi antar pemangku kepentingan, telah diterjemahkan ke dalam limbah manajemen pelayanan yang tidak memadai padat di kota metropolitan.













24
Maret


Ø  Macam-Macam Strategi Pembangunan
Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam memplajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor/variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso,1993). Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat di sampaikan;
A.Strategi Pertumbuhan

Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah:
  • Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
  • Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-dowm-effect)- pendistribusian kembali.
  • Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.
  • Kritik paling keras dari strategi pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
B.Strategi pembangunan Dengan Pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah, dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

C.Strategi Ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan strategi kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep ketergantungan adalah:
  • Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranyanadalah; meningkatnya produksi nasional, yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.
  • Teori ketergantungan ini kemudian dkritik oleh Kothari dengan mengatakan "... teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gempang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja..." (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980)
D.Strategi Yang Berwawasan Ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurangn mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih maju/kaya. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah kaya atau maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

E.Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975), dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia idak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengganguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.


      FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang khendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumilasi kapital rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.
Melalui peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya bahwa prinsip trickle down effect akan bekerja dengan baik sehingga tujuan pembangunan secara keseluruhan dapat dicapai. Namun seperti yang telah diuraikan ternyata strategi pembangunan itu tidak dapat berperan baik, khususnya dalam mencapai tingkat pemerataan pembangunan, mengatasi pengganguran dan kemiskinan. Sehingga faktor yang mempengaruhi dipilihnya strategi penciptaan lapangan pekerjaan adalah tidak bekerjanya trickle down effect, pemerataan pembangunan yang pincang, pengganguran yang cukup besar khususnya di sektoe tradisional yang dipihak lain masih didukung laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.
Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada dasrnya dilandasi keinginan, berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini.
Strategi pembangunan, seperti telah diuraikan, ternyata malah menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan. Kemerataan itu tidak hanya antargolongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah terbelakang. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cendrung hanya diarahkan kelokasi tertentu. Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke atas di dalam negeri. dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip spread effect( bandingkan dengan prisip trickle down effect) lebih lemah dibandingkan dengan bekerjanya back-wash effect (Proses mengalirnya dana sumber daya dari daerah terbelakang (desa) ke daerah maju (kota) ), sehiongga strategi penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya pemiskinan sumber dayanya.
Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, ketimpangan antar daerah juga disebabkan karena potensi daerah yang berbeda-beda. Di daerah Kalimantan misalnya, potensi hutannya besar sekali dan itu tidak dimiliki Pulau Jawa. Riau memiliki sumber minyak bumi dan tidak dimiliki NTT. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antar daerah adalah potensi anyar daerah yang berbeda, kebijaksanaan penanaman modal yang berat sebelah (urban bias: penanaman modal hanya di sektor yang sangat menguntungkan, biasanya di daerah perkotaan), dan karena adanya ketimpangan antar daerah.


A.Strategi Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Sebelum orde baru strategi pembangunan ekonomi di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya Nampak adamya kecenderungan yang lebih menitikberatkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.

Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar , terutama usaha untuk menekan laju inflasi yang cukup tinggi.
Dari keterangan pemerintah yang ada , dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan , Indonesia tidak mengesampaingkan strategi pertumbuhan , dan stretegi berwawasan ruang. Strategi tersebut dipertegas dengan diteteapkannya sasaran dan titik berat setiap repelita yaitu :
Adapun Repelita terdiri dari :
  •         Repelita I ( 1969 -1974 ) : Tujuan yang dicapai pemerintah orde baru adalah pertumbuhan ekonomi 5% pertahun dengan sasaran cukup pangan , cukup sandang , perbaikan pra sarana yang menunjang pertanian dan akan diikut dengan adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejaterahan masyarakat
  •      Repelita II (1974-1979 ) :  Target pertumbuhan pemerintah adalah 7,5% pertahun. Sasarannya adalah sektor pertanian yang merupaakan dasar untuk memenuhi kebuutuhan pangan dan merupakan dasar tumbuhnya industry yang mengolah bahan mentah menjadi baku.
  •     Repelita III (1979-1984) :  Sasaran utama tetap dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasebada pangan. Serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
  •     Repelita IV (1984-1989) : Merupakan peningkatan dari repelita III peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahterahaan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Prioritasnya  untuk melanjutkan usaha swasembada pangan dan meningkatkan induustri yang dapat menghasilkan masing-masing industri sendiri.
  •   Repelita V (1989-1994) : Menitik beratkan pada bidang transportasi , komunikasi serta pendidikan. Adapun meningkatkan prasarana dan mengurangi jumlah buta huruf di Indonesia.

Ø  PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi indonesia di masa yang akan datang mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan agar pembangunan wilayah Indonesia dapat dilaksanakan secara seimbang danserasi antara dimensi pertumbuhan dengan dimensi pemerataan, antara pengembangan Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat segera teratasi melalui pembangunan yang terencana dengan matang, sistematis, dan bertahap.
Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut :
- Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
- Orientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan sebagai negara maritim. Wilayah kelautan dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia,karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
- Ancaman dan peluang dari globalisasi ekonomi terhadap Indonesia yang terutama diindikasikan dengan hilangnya batas-batas negara dalam suatuproses ekonomi global. Proses ekonomi global cenderung melibatkan banyak negara sesuai dengan keunggulan kompetitifnya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur, penguasaan teknologi, inovasi proses produksi dan produk, kebijakan pemerintah, keamanan, ketersediaan modal,jaringan bisnis global, kemampuan dalam pemasaran dan distribusi global.
A.Manfaat Perencanaan Pembangunan
Yaitu sebagai penuntun arah, minimalisasi Ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas. Adapun syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
  1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
  2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
  3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
  4. Masalah-masalah yang dihadapi.
  5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
  6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
  7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
  8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

B.Periode Perencanaan Pembangunan
  • Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, disebut juga Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, disebut juga Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  • Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, disebut juga Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
  • Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  • Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, disebut juga Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
  • Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, disebut juga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

    Sumber :
    Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta
     


24
Maret



A.Pengertian Sistem
Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.
 
B.Perkembangan Perekonomian
Ø  Sistem Perekonomian Pasar
 Definisi
Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
 Ciri-ciri sistem ekonomi pasar
·         Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal
·         Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya.
·         Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba
·         Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)
·       Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar Persaingan dilakukan secara bebas
·         Peranan modal sangat vital

Kebaikan Sistem Ekonomi Pasar
·         Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi
·         Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi
·         Munculnya persaingan untuk maju
·         Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar
·         Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba

Kelemahan Sistem Ekonomi Pasar
·         Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan
·         Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal
·         Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat
·         Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu Perhatikan bagaimana sistem ekonomi pasar memecahkan persoalannya


Ø  Sistem Perekonomian Perencanaan
Sistem perekonomian etatisme/sosialis merupakan perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian.

       Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi etatisme/sosialis adalah ajaran Karl Max, dimana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ekonomi etatisme/sosialis sudah tidak ada lagi. Uni Soviet (sekarang Rusia) beserta negara-negara pengikutnya telah gagal dalam menjalankan prinsip sosialisme sebagai cara hidupnya baik secara ekonomi, moral, maupun sosial dan politik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kemampuan pemerintah pusat untuk menangani seluruh masalah yang muncul, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Selain itu, pada kenyataannya telah terjadi banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum karakteristik dari sistem ekonomi sosialis terencana adalah :
a. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
b. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik  negara  sehingga tidak ada perusahaan swasta.
c. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.
d. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
e. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara

Ø  Sistem Ekonomi Campuran
campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut.
Ciri-ciri sistem ekonomi campuran :
  • Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasata
  • Transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campuran tangan pemerintah
  • Ada persaingan serta masih ada control dari pemerintah
Kebaikan sistem ekonomi campuran
  • Kebebasan berusaha
Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas
  • Lebih mementingkan umum dari pada pribadi
Kelemahan sistem ekonomi campuran
  • Beban pemerintah berat dari pada beban swasta
  • Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan
Sulit menentukan batas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta “ Sistem ekonomi campuran banyak dianut oleh Negara berkembang”.



Ø  Perbedaan berbagai macam sistem perekonomian yang ada
Terdapat beberapa perbedaan yang membedakan antara sistem ekonomi liberal, sosialis, dan campuran :
Sistem ekonomi liberal :
1)Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
2)Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
3)Campur tangan pemerintah dibatasi.
4)Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.
5)Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
6)Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi    didorong oleh prinsip laba.
Sistem ekonomi sosialis :
1) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
2) Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
3) Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.
4) Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
Sistem ekonami campuran :
1) Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
2) Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi.
3) Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
4) Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
5) Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
6) Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.


3.Sistem Perekonomian Indonesia

Ø Perkembangan Sistem Perekonomian Sebelum Orde Baru
                Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
Lalu sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebagai contoh Sebuah perekonomian terencana (planned economies) yaitu sistem perekonomian yang memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi semua di atur oleh pemerintah. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
Dibawah akan dijelaskan apa itu sistem perekonomian terencana dan sistem perekonomian pasar.

II. Sistem ekonomi indonesia
A. Sejarah perkembangan
• 1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)
• 1959-1966 : Sistem ekonomu etatisme (masa demokrasi terpimpin)
• 1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
• 1998-sekarang : sistem ekoonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal
Dalam suatu negara, proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal (domestik) dan eksternal (global). Yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu kondisi fisik (iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas Sda, SDM yang dimiliki, dan kondiosi awal perekonomian. Sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.
Namun, untuk mengetahui faktor atau hal apa saja yang menyebabkan perbedaan suatu negara terhadap negara lain dalam membangun perekonomiannya adalah latar belakang sejarah perekonomian negara itu sendiri. Biasanya, keadaan/ cara pembangunan negara berkembang (seperti malaysia, India, Indonesia) tidak lepas dari pengaruh sistem perekonomian pada masa kolonialisasi (penjajahan), yang meliputi orientasi pembangunan ekonomi yang diterapkan, pembangunan infrastruktur fisik dan sosial (pendidikan dan kesehatan)yang dilakukan.
Dapat dikatakan bahwa yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah bukan “warisan” dari negara penjajah, tetapi orientasi politik, sistem ekonomi serta kebijakan yang diterapkan tersebut.
Sudah hampir 66 tahun Indonesia merdeka. Akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa orde lama hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarahnya, kita dapat mengetahui kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada. Sistem perekonomian Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu Pemerintahan pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi. Tapi di sini saya khusus membahas membahas sistem ekonomi pada maasa orde lama.
Sejak berdirinya negara RI, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu yang telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Seperti Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai cita-cita tolong menolong adalah koperasi namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Menurut UUD 1945, sistem perekonomian Indonesia tercantum dalam pasal-pasal 23, 27, 33 & 34. Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif yang di antaranya adalah (Suroso, 1993)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya :
1.Free fight liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali
2.Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan
3.Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu,
Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, Demokrasi Ekonomi dan “mungkin campuran”, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950an- 1957an merupakan bukti sejarah  adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, yang mewarnai sistem perekonomian Indonesia pada tahun 1960an sampai dengan masa orde baru
Walaupun demikian, semua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:
·         Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan di bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung mentitikberatkan pada masalah politik, bukan masalah ekonomi.
·          Kelanjutan dari akibat di atas, dana negara yang seharusnya di alokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru di alokasikan untuk kegiatan politik & perang
·           Faktor berikutnya adalah terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (setiap parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari 13x kabinet yang berganti pada ssat itu. Akibatnya program-program dan rencana ekonomi yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas.
·         Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Selain itu, putusan individu dan partai lebih di dominankan daripada kepentingan pemerintah dan negara. Cenderung terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis, 1950- 1957) dan etatisme (1958- 1965)

Kesimpulan
Sistem perekonomian di Indonesia sudah ada atau dimulai sejak bangsa Indonesia masih berbentuk Kerajaan. Dimana pada masa itu masih dilakukan monopoli berdasar kekeuasaan kerajaan. Namun sejalan mulainya penjelahan oleh bangsa barat maka sistem di Indonesia sedikit banyak mulai terpengaruhi.
Perkembangan sistem ini dimulai dari jaman penjajahan Belanda dimana sistem imperialisme di terapkan sampai pada akhir masa penjajahan jepang dimana sistem perekonomian masih digerakkan oleh bangsa penjajah.
Setelah merdeka, bangsa Indonesia sudah berulang kali mengubah sistem yang dipakai dalam mengatur perekonomiannya. Dari sistem Liberal, kemudian Komandao (komunisme) sampai memasuki orde baru. Pada orde baru ini terdapat perubahan yang signifikan (kemajuan) yang dialami oleh bangsa Indonesia dari segi kemakmuran rakyatnya, dimana pada masa ini menggunakan Program Repelita. Namun ketika tahun 1999 terjadi reformasi baik dari sistem politik maupun ekonomi.
Pada akhirnya bangsa Indonesia sampai dengan sekarang ini menggunakan sistem Perekonomian pancasila atau kerakyatan dimana tujuan dari perekonomian ini adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia


Ø  Sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Demokrasi Ekonomi

Sistem perekonomian di Indonesia harus berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, serta Keadilan Sosial. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sistem perekonomian di Indonesia adalah KEADILAN yang merupakan titik tolak, proses, serta sekaligus sebagai tujuan dari pelaksanaan ekonomi di Indonesia.
     Sedangkan dalam UUD 1945, pasal yang memuat tentang sistem perekonomian Indonesia adalah pasal 33 beserta ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Pada ayat 1 dalam pasal 33 tersebut menyebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pada ayat 4 dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi jelas sudah, apa yang menjadi landasan sistem perekonomian di Indonesia. Secara teori, sistem perekonomian Indonesia sudah sangat sempurna. Namun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan sehingga melenceng jauh dari teori. Hal ini sangat disesalkan karena mengingat Indonesia sebenarnya negara yang sangat kaya kana hasil alam yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Ø  sistem perekonomian Indonesia sangat menentang adanya sistem : Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli

Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem ekonomi yang dianut Indonesia (bertentangan).

Free fight liberalism : Sistem kebebasan usaha yang tidak terkendali, sistem ini dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat gotong-royong yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

Etatisme : Suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan juga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk dapat berkembang dan bersaing sehat.

Monopoli : suatu bentuk pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.

Meskipun pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila, ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga memberi corak perekonomian di tahun 1960-an sampai dengan pada masa orde baru.

Ø  perkembangan sistem ekonomi Indonesia setelah Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia
 berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Orde Baru
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].

Politik
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Eksploitasi sumber daya

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.


4.Para Pelaku Ekonomi

Ø  Tiga pelaku ekonomi (agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi)
Jika dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu :
• Pemilik faktor produksi
• Konsumen
• Produsen
Dan jika dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi:
• Sektor rumah tangga
• Sektor swasta
• Sektor pemerintah, dan
• Sektor luar negeri
Maka dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok (sering disebut sebgai agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi), yakni :
Sesuai dengan konsep Trilogi Pembangunan (Pertumbuhan, Pemerataan, dan kesatabilan Ekonomi), maka masing-masing pelaku tersebut memiliki prioritas fungsi sebagai berikut :
Koperasi Pemerataan hasil ekonomi Pertumbuhan kegiatan ekonomi Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi
Swasta Pertumbuhan kegiatan ekonomi Pemerataan hasil ekonomi Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi
Pemerintah BUMN Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi Pemerataan hasil ekonomi Pertumbuhan kegiatan ekonomi

1.PEMERINTAH
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan).
2.PERUSAHAAN SWASTA
Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing. Contoh perusahaan swasta nasional antara lain PT Astra Internasional (mengelola industri mobil dan motor), PT Ghobel Dharma Nusantara (mengelola industri alat-alat elektronika), PT Indomobil (mengelola industri mobil), dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia.
Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.
a. Membantu meningkatkan produksi nasional.
b. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
c. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
d. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.

3.KOPERASI
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pada pengertian koperasi di atas, menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945


Ø  peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia


Perannya sesuai maksud dan tujuannya yaitu: 
  • Memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
  • Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.
  • Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
  • BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia.
  • Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.
  • Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  • Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
  • Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
  • Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Ø  Landasan Konstitusional BUMN, Latar belakang pendirian BUMN, tiga bentuk BUMN ( PERJAN, PERUM dan PERSERO), maksud dan tujuan dari kegiatan PERJAN, PERUM dan PERSERO

Landasan Konstitusional BUMN
Pendirian BUMN di Indonesia tampaknya bermacam-macam tergantung dari peride dan kebijaksanaan pemerintah. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada jaman sebelum kemerdekaan.
Berbagai landasan pendirian perusahaan negara ini menyulitkan pengendaliannya. Tolak ukur keberhasilan yang didasarkan motivasi pendirian suatu badan usaha menjadi tidak jelas.
Landasan konstitusional BUMN di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Jadi kegiatan ekonomi dalam bentuk perusahaan yang dikendalikan oleh negara adalah dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 tersebut.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara.
Bahasa asingnya BUMN adalah public enterprise. BUMN berisikan 2 elemen esensial yaitu: Unsur Pemerintah dan Unsur Bisnis. BUMN tidak 100 persen pemerintah dan juga tidak 100 persen bisnis. Besar persennya tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya.
BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak di punyai oleh badan usaha lain yaitu: Apabila diuraikan lebih lanjut maka dalam public dari public enterprise (BUMN) ada tiga makna terkandung didalamnya yaitu: public purpose, public ownership, dan public control. Dari ketiga makna itu public purpose-lah yang menjadi inti dari konsep BUMN.

·         Latar belakang pendirian BUMN

Maksud dan tujuan pendirian BUMN :
 Memberikan sumbangan bagi perkembangan pereonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
• Mengejar keuntungan.
• Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
• Menjadi perintis kegiatan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
• Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

·         Tiga bentuk BUMN ( PERJAN, PERUM dan PERSERO)

Perjan. Perjan adl bentuk badan usaha milik negara yg seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pd masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tdk ada perusahaan BUMN yg menggunakan model perjan karena besarnya biaya ukt memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI

Perum. Perum adl perjan yg sudah diubah. Tujuannya tdk lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dgn status pegawainya sbg Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kpd publik (go public) & statusnya diubah menjadi persero.

Persero. Persero adl salah satu Badan Usaha yg dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dgn Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yg pertama adl mencari keuntungan & yg kedua memberi pelayanan kpd umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yg dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sbg pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT (Persero).

maksud dan tujuan dari kegiatan PERJAN, PERUM dan PERSERO

·         Maksud dan Tujuan Perjan adalah

- menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
- Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PP No.12 Tahun 1998, PERJAN dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.

·         Maksud dan Tujuan PERSERO 

Maksud dan tujuan Perusahaan perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan usaha sebagai berikut :
a. Mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi PERSERO dan masyarakat sejalan dengan tujuan pengembangan wilayah;
b. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup;
c. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan;
d. Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan PERSERO.

Maksud dan tujuan perjan adalah
Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang tejangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

·         Peranan Koperasi dalam perekonomian Indonesia

Peran koperasi antara lain :
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dari kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sumber :
Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta


Ø  Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok Perekonomian, koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hokum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Agar tujuan Koperasi (kesejahteraan anggota dan masyarakat) dapat tercapai, maka koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia.Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Seperti pada Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, usaha kecil menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena itu kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), pengembangan daya saing UKMK, secara langsung merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi.

Dalam peranan koperasi untuk memberikan kesejahteraan misalnya kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini tentu saja bisa makin meringankan beban pemerintah maupun swasta dalam menangani tenaga kerja yang jumlahnya makin meningkat dari tahun ke tahun. Koperasi disini juga dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan koperasi tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4, dijelaskan bahwa peranan koperasi sebagai berikut:

• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
• Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunyaBerusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
• Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar 



Sumber :
Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta
 

Blogger templates

Pengikut

About this blog

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news

Pages

Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts